Perbankan Syariah membawa warna baru bagi dunia perbankan di Indonesia disamping bank kovensional yang telah ada sebelumnya.

Sejak sistem perbankan syariah mulai dikenalkan pada masyarakat sejak tahun 1991 (mulai berkembang pada tahun 2000), kini perbankan syariah telah berkembang dengan sangat pesat.
Jika dulu pada saat awal perkenalannya, perbankan syariah hanya memiliki produk tabungan, kemudian berkembang dengan adanya kredit KPR Syariah, dan sekarang telah berkembang pula dengan munculnya kartu kredit syariah.

Dengan latar belakang orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu keberadaan kartu kredit syariah ini menjadi salah satu ujung tombak perbankan syariah dalam menjaring nasabah. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa persetujuan bernomor 54/DSN-MUI/IX/2006 kepada Bank yang menerbitkan kartu kredit syariah. Bank Indonesia juga sudah mengamini produk ini dengan surat persetujuan bernomor 9/183/DPbS/2007. Kartu kredit kovensional, sebenarnya juga dibolehkan oleh para ulama, asal penggunanya selalu membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo sehingga tak terbelit bunga.

Mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit syariah sama dengan kartu kredit konvensional. Fitur yang ditawarkannya juga mirip dengan fitur kartu kredit kovensional. Bahkan prasarana yang digunakan untuk menjalankan transaksi kartu kredit syariah ini juga sama dengan kartu kredit konvensional, misalnya mesin EDC, ATM, dsb. Beberapa hal yang membedakan dalam kartu kredit syariah adalah akad atau perjanjian yang digunakan, tujuan penggunaan, cara perhitungan biaya, serta teknik dalam penagihan.

Akad/perjanjian kontrak dapat berupa ijarah, kafalah ataupun Qardh.
Akad ijarah pada kartu kredit ini artinya, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau ijarah ini, pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan.

Akad kafalah, Bank Syariah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant (toko) atas semua kewajiban bayar yang timbul. Bank sebagai penerbit kartu akan menerima imbal jasa atau fee. Atau dengan kata lain, akad kafalah merupakan prinsip perwakilan. Artinya, pada saat bertransaksi pemegang kartu bertindak mewakili bank untuk bertransaksi dengan merchant.

Untuk akad Qardh, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Sehingga pemegang kartu dengan demikian memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah ditarik pada waktunya. Atau dengan kata lain prinsip yang digunakan adalah prinsip utang piutang tanpa bunga atau denda atas utang tersebut.

Perbedaan yang paling mencolok antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah kartu Syariah ini bebas bunga. Penggunaannya seperti kartu kredit, tetapi tidak ada pembayaran minimum seperti kartu kredit. Tagihan harus dilunasi seluruhnya, tidak boleh dicicil ketika jatuh tempo telah tiba. Penggunaan kartu kredit syariah ini juga tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, misalnya untuk transaksi di night club, gambling transaction, dsb. Jika nasabah menggunakan kartu di tempat terlarang tersebut maka otomatis kartunya akan tertolak (decline) di mesin EDC.